Dinamika Politik Penjajahan di Papua Barat

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” (Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan cengkraman kepentingan negara-negara dunia pertama kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Setelah sebelumnya tuntutan itu dilakukan secara gerilya dan diplomasi di luar negeri (internasional), maka sejak bergulirnya Reformasi di Indonesia (1998) tuntutan itu disampaikan secara terbuka, terutama di Indonesia tanpa meninggalkan tuntutan dengan cara gerilya.

Sementara tuntutan itu bergulir, Indonesia yang secara real politik menguasai wilayah Papua Barat dan negara dunia pertama yang secara real ekonomi yang menguasai Papua Barat “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan rakyat Papua tersebut. Tuntutan memisahkan diri rakyat Papuat dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti separatis, makar, anti pembangunan, goblok, pemberontak dan lainnya. Semua cap ini menjadi “surat izin” yang resmi bagi Indonesia dan negara dunia pertama untuk tetap menanamkan hegemoninya lewat praktek penjajahan seperti pemberian “paket” Otonomi Khusus, Pemekaran Wilayah (Propinsi/Kabupaten), pembunuhan, pemerkosaan, penanggapan dan pemenjaraan sewenang-wenang di luar jalur hukum, penyiksaan dan beberapa jenis kejahatan lainnya.

Walaupun demikian, rakyat Papua yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya tidak menyerah. Sebaliknya “api perjuangan” dikobarkan terus-menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama “Papua Harus Merdeka”. Tuntutan itu bisa dilihat dari beberapa kejadian, di mana-mana dan di berbagai kalangan melalui berbagai aksi yang dilancarkan dengan tuntutan yang jelas dan tegas hendak memisahkan diri dari Indonesia. Perjuangan itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, di luar negeri pun perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat sedang marak yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat yang didukung oleh berbagai Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa rakyat Papua “keras kepala” untuk minta merdeka? Mengapa Indonesia dan negara dunia pertama juga “keras kepala” untuk tetap mempertahankan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari NKRI? Tentunya punya alasan dan akar masalah. Untuk melihat alasan dan akar masalah, maka sejarah Papua Barat harus dipaparkan dan dipahami secara benar, selanjutnya harus dicari solusi atau upaya perjuangan yang harus dilakukan oleh rakyat Papua dan pendukungnya, tentu saja di dalamnya berbagai lapisan rakyat Papua. Hal itu akan menjawab pertanyaan. mengapa rakyat Papua menuntut merdeka?

Untuk menemukan “akar masalah” Bangsa Papua Barat yang sesungguhnya, maka penulisa mencoba memaparkan sekilas sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat dan dinamika politik penjajahan terhadap Bangsa Papua Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa politik Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia.

Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal coba penulis kemukakan. Pertama ; sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat, kedua ; sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah, ketiga ; sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat , keempat ; alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia, kelima ; proses ilegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, dan keenam ; Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat.

Pertama ; sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay (Ottis Simopiaref, Dasar-dasar Kemerdekaan Papua Barat, sebuah ringkasan dari buku Karkara).

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Melanesia sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula.

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sama sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (Yakobus F. Dumupa, Berburu Keadilan di Papua: Mengungkap Dosa-dosa Indonesia di Papua Barat, Pilar Media, Yogyakarta, 2006. Hal. 263-281).

Kedua ; sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun (350 tahun Belanda menjajah pulau Jawa yang kemudian digeneralisir menjajah wilayah lain yang termaksud dalam kekuasaan Hindia Belanda), sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah (Agus A. Alua, Kongres Papua 2000 21 Mei-04 Juni “Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat”, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFP Fajar Timur, 2002. Hal. 67). Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan.

Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.

Ketiga ; sejarah kemerdekaan Bangsa Papua Barat . Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (Tumbuhnya paham “Nasionalisme Papua” di Papua Barat mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan “Cargo-Cultis). Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja dalam bahasa Belanda disebut Bestuurschool (Pendiri sekolah ini, yaitu J. P. van Eechoud oleh banyak orang Papua dijuluki sebagai “Vader der Papoea’s) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch dari Manokwari (Yorrys Th. Raweyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002. Hal. 16). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya: satu, menetukan nama Negara ; Papua Barat. Dua, menentukan lagu kebangsaan ; Hai Tanahku Papua. Tiga, menentukan bendera Negara ; Bintang Kejora. Dan empat, menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961. Serta lambang negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Keempat ; alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya: pertama, gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial, kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah: satu, Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Dua, kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”. Tiga, Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Dan empat, Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Kelima ; proses illegal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Inti dari perjanjian ini adalah dilaksanakannya tindakan bebas memilih (Act of Free Chice) melalui mekanisme Internasional dengan ketentuan satu orang satu suara (One Man, One Vote).

Pada masa ini terjadi suatu kejanggalan yang mana pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia dibawah rezim Soeharto untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Tengah Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

Maka, jelaslah Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan pada tahun 1969 akan dimenangkan oleh Indonesia. PEPERA dilaksanakan dengan sistem “musyawarah untuk mufakat” (sistem pengambilan keputusan di Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, dimana dari 809.337 orang Papua pada saat itu yang memiliki hak pilih hanya diwakili oleh 1.025 orang yang dimasukan dalam Dewan Musyawarah (Demus) yang mana sebelumnya sudah diindoktrinasi untuk memilih Indonesia. Ironisnya lagi, dari 1.025 orang, cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Di samping itu PEPERA 1969 dilaksanakan dengan teror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan Demokrasi). Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971.

Keenam ; Bangsa Papua Barat dalam kekuasaan Orde Baru Indonesia dan Kebangkitan Nasional Bangsa Papua Barat. Pada masa pemerintahan rezim orde baru Soeharto banyak peristiwa bersejarah yang dilakukan Rakyat Papua untuk memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia terutama paska pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, tetapi secara umum di sini penulis hanya akan mengemukakan peristiwa yang memiliki nilai historis penting.

Pertama, Proklamasi 1 Juli 1971. Setelah wilayah Papua Barat dimasukan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh Rakyat Papua lewat perjuangan diplomasi dan gerilya. Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat sebagai “Mavik” “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat (Kini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPN PB).

Kedua, Deklarasi Negara Melanesia Barat. Tiga tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua New Guinea. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua New Guinea) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura. Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “makar”.

Ketiga, pembunuhan budayawan nasionalis Papua; Arnold Clemens Ap. Pada tanggal 26 April 1984, pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua yakni menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok perlawanan Papua yang saling bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Papua Barat yang juga adalah pimpinan kelompok music Mambesak, Arnold Clemens Ap, ditembak oleh Koppasanda (sekarang Kopassus) di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Port Numbay. Keempat, Proklamasi Melanesia Barat. Pada tanggal 14 Desember 1988, Dr. Thomas Wapai Wanggai memproklamasikan Negara Melanesia Barat. Ia mengusung nama Negara Melanesia Barat untuk melepaskan Papua Barat dari kekuasaan Indonesia. Dia Mendeklarasikan Kemerdekaan Melanesia Barat dengan menaikan Bendera Bintang Empat Belas (B-14) di Lapangan Mandala Port Numbay tahun 1988. Akibatnya dia dipenjarakan di LP Cipinang Jakarta, tetapi dia meninggal dunia tahun 1996 karena sakit ketika menjalani hukumannya. Kematiannya dicurigai karena diracuni. Akhirnya banyak pengikutnya yang hingga kini melarikan diri ke luar negeri.

Ide Thomas Wapai Wanggai mengenai Negara Melanesia Barat ini tidak jelas mengenai batas wilayah “Melanesia Barat” itu. Apakah Melanesia Barat juga meliputi Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang penduduknya serumpun Melanesia? Ataukah penggunaan istilah itu hanyalah suatu taktik politik, suatu appeal ke arah isu Solidaritas Melanesia yang populer di beberapa negara Pasifik Selatan. Yang jelas, proklamasi Tom Wanggai punya appeal yang besar terhadap sebagian penduduk kota Jayapura dan kota-kota satelit-satelitnya.

Selain peristiwa bersejarah yang telah disebutkan di atas, masih ada juga aksi-aksi perjuangan rutin baik secara diplomatik maupun gerilya yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat. Secara diplomatik misalnya terjadi lobi dan pembukaan kantor-kantor perwakilan OPM di berbagai negara, seperti di Swedia (1972), Senegal (1976), dan kampanye yang dilakukan di Belanda, Yunani, Jepang, PNG dan negara lainnya. Sementara secara gerilya misalnya terjadi penyerangan-penyerangan terhadap Pos Militer (TNI/POLRI) oleh TPN-OPM, terjadi penyanderaan, dan lainnya sepanjang kekuasaan Negara Indonesia era Orde Baru di Papua Barat.

Sebagai balasannya Indonesia melalui kekuatan militer lewat penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu dilakukan Operasi Koteka pada tahun 1970-an, yang mana rakyat dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Akibat Operasi Militer banyak rakyat Papua Barat yang telah menjadi korban. Hal dapat dilihat dari laporan Amnesty International yang mengemukakan bahwa telah terjadi 100 ribu rakyat Papua Barat dibantai oleh militer Indonesia. Selain itu Universitas Yale mengeluarkan laporan resmi bahwa telah terjadi Genosida di Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Indonesia yang berjudul “Indonesia Human Rights Abuse in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesia Control.” Selain Universitas Yale, John Wing dan Peter King dari Center for Peace and Conflict Studies di Universitas Sydney Australia juga telah menerbitkan sebuah laporan sebagai hasil riset tentang Genosida di Papua Barat yang berjudul “Genocide in West Papua? The Role of Indonesian State Apparatus and a Current Needs Assessment of the Papua People”( Yakobus F. Dumupa, Suaka Politik: Perang Diplomasi Indonesia versus Papua Barat dan Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat, 2010).

Kebangkitan nasional Bangsa Papua Barat (Era Reformasi Indonesia) bersamaan dengan tumbangnya “raja” Soeharto dari kursi kekuasaanya sejak tahun 1998, dan sekarang ini juga kita berada dalam masa Reformasi Indonesia. Lahirnya Reformasi memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua Barat untuk memperjuangan haknya secara terbuka walau disisi lain pengekangan yang dilakukan terhadap gerakan-gerakan perlawanan khususnya diwilayah Papua kerap kita temukan dalam berbagai bentuk. Namun, apa yang terjadi hari ini di Papua akan menjadi pembelajaran yang sangat penting dari sejarah perjalanan Rakyat Papua dalam membentuk sejarahnya sendiri. “Rakyat, dan hanya Rakyat-lah, adalah kekuatan penggerak dalam pembentukan sejarah umat manusia.”(Mao Tsetung). Sekian…salam erat!

Oleh : Rinto Kogoya

Dampak Pemekaran di Papua

Dampak pemekaran di Papua sangat membahayakan bangsa Papua karena pemekaran yang terjadi di tanah Papua akan membuat perbedaan antara bangsa Papua itu sendiri, ada 07 poin dampak pemekaran untuk Papua :

1.Membuka ruang kerja bagi bangsa Indonesia.

2.Mendatangkan efek global yang berdampak negatif bagi Rakyat Papua.

3.Mempersilakan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua sebagai wilayah NKRI selamanya.

4.Membuka bisnis penyimpangan sosial yang mematikan bagi rakyat Papua.

5.Menghabisi jiwa tak bersalah di Papua.

6.Merampas hak yang telah melekat pada rakyat Papua.

7.Membuka jalan bagi para pejabat untuk mendapatkan kedudukan belaka.

Cukup 10 kabupaten saja di tanah Papua dari pada puluhan kabupaten tetapi pembangunan sangat mematikan dan hanya mendatangkan pemburu beracun untuk memusnahkan rakyat Papua, jadi Ingat Pemekaran bukan solusi buat rakyat Papua.

Ro Diwa Ro Bar o Oridek_Negeri di Ufuk Timur.DAT

Sekilas Sejarah Bangsa Papua

Kebangkitan Identitas Nasional Bangsa Papua muncul pada decade 1960an, dimana intelektual Papua yang terdiri dari kaum terpelajar Papua mulai mencita-citakan sebuah negara merdeka yang demokratis dan bebas dari kolonialisme Belanda pada waktu itu. Kaum terpelajar yang terdiri dari M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat) membentuk suatu lembaga yang diberi nama Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) dan melahirkan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya; 1). Menetukan nama Negara : Papua Barat, 2). Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua, 3). Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora, 4). Lambang Negara : Burung Mambruk dan 5). Slogan : One People, One Soul. Dan Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 Desember 1961.

Gagasan dan cita-cita kaum terpelajar Papua ini tidak berjalan mulus, 18 hari setelah deklarasi Negara Papua, tepatnya 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua. Sejak itu, Papua menjadi wilayah jajahan Indonesia karena sikap arogansi, ekspansionis dan egoisme para penguasa Indonesia.

Gagasan dan cita-cita untuk merdeka sebagai sebuah Negara tidak padam sampai disitu, hingga saat ini Rakyat Papua terus memperjuangkan haknya sebagai sebuah Negara dari Indonesia. Dan 1 Desember setiap tahunnya diperingati oleh Rakyat Papua sebagai hari Kemerdekaan dan Lahirnya Identitas Nasional Bangsa Papua. Maka, momentum 1 Desember 2012 ini, apa yang dapat dilakukan oleh generasi Papua saat ini terhadap kondisi bangsanya dan rakyatnya?

Jika Anda tahu sejarah Anda, Kemudian Anda akan tahu di mana Anda berasal dari, Maka Anda tidak perlu bertanya kepada saya,

Rakyat Dan Bangsa West Papua, Telah Menyatakan Diri Sebagai Sebuah Negara Yang Merdeka Sejak 1 Desember 1961, Namun Kemerdekaan West Papua Itu Ternodai Dengan Dibacakannya TRIKORA Oleh Ir. Soekarno ( Presiden Pertama RI ) Di Alun - Alun Utara Yogyakarta, Pada 19 Desember 1961. Berbagai Macam Upaya Dilakukan Oleh Indonesia Untuk Merebut West Papua Menjadi Begian Dari Indonesia, Dan Dengan Bantuan Amerika dan PBB, Maka Indonesia Berhasil Mencaplok West Papua Menjadi Bagian Dari Indonesia. Untuk Itu, Kami Mengundang Seluruh Elemen Rakyat West Papua Yang Berdomisili Didaerah Jawa & Bali Untuk Hadir Bersama - Sama Untuk Memperingati Hari Kemerdekaan West Papua Yang Ke - 51.

Sampai Kapanpun, Dimanapun dan Bagaimanapun..., Kami Tetap Akan Berjuang Hingga Papua Merdeka....!!!

sudahi dan akhiri, satukan dalam gerak perlawanan, penjajahan telah berlangsung lama, mari kita sadari, persatuan adalah kekuatan kita, jiwa muda generasi penerus Bangsa Papua Ayo Bangkit. Selamat menyongsong HUT 51 Tahun West Papua Merdeka!

Free West Papua

Kumpulan Foto

Sejenak Kepalaku tertunduk Untukmu Komandan MAKO TABUNI.
Wajahmu tak akan terlupakan Komandanku,lantang orasi politik membakar jiwa raga,,Teriakan suara kau tak bersuara masih mengiang di kuping ini.Hari ini ribuan tulang belulang tangisi k...epergianmu di tangan kaum anjing kolonial.Hari ini Rakyat Papua kehilangan putra bangsa Papua yang selalu lantang dan gagah berdiri di depan ribuan rakyat menuntut haknya.Hanya kata LAWAN yang masih teriang di otak,sampaikan Kepada Yang Maha Kuasa jika umatNya masih tertindas dan terjajah dari Bangsa yang biadab ini.
SELAMAT JALAN KOMANDAN MAKO TABUNI,,,,,,,

NAMAMU DAN JASAMU KAN SELALU DI KENANG.....

Menjadi Baik sangat Sulit. . .

Menjadi Benar tidak Mudah. . .

Menjadi Indah tidak Gampang. . .

Tapi,,,

Hanya dengan "Kejujuran,,Kesetiaan,,& Kasih Sayang yang tulus..."

Kita Mampu Menjadi "Baik,,Benar,,& Indah..."

Jika Anda menjadi sahabat bagi diri Anda sendiri, Anda adalah sahabat bagi siapapun.

Sahabatku,

Memahami nasehat menjadi sahabat bagi siapapun adalah juga menjadi sahabat bagi musuh kita. Bagaimana kita menjadi sahabat yang baik, bahkan sahabat bagi musuh kita? Karena, tidak ada yang diiinginkan oleh musuh kita selain penghapusan diri kita. Musuh kita adalah pribadi yang paling jujur akan apa yang ada dalam diri kita. Jika kita berbuat baik dan menguntungkan bagi musuh kita, apakah mereka masih akan meniadakan kita? Sahabatku, dalam taping Golden Ways dengan tema Kepompong�, Bapak Mario berjalan turun dari panggung yang kemudian menanyakan kepada audience, salah satu audience yang beruntung menerima pertanyaan dari Guru kita adalah saya. Sahabatku, Bapak Mario bertanya : Apakah dalam hidup ini Anda memiliki tujuan ? lalu saya menjawab :Ya. Kemudian Bapak Mario menjawab : Good. Kemudian Pak Mario menyampaikan : Jika dalam pencapaian tujuan-tujuan baik kita, apakah anda membawa serta tujuan orang lain? didalam rencana-rencana keberhasilan kita apakah keberhasilan sahabat kita juga ada didalamnya? Bisa dibayangkan, jika rencana keberhasilan kita menyertakan pencapaian keberhasilan orang lain. Apakah akan ada lagi orang yang memusuhi kita? Seorang sahabat tidak memiliki kepentingan lain dari kita kecuali membantu kita menjadi pribadi yang berbahagia atas pilihan-pilihan baik kita. Ia adalah seorang rekan yang mengenal lagu-lagu keberanian di hati Anda dan yang kemudian dengan penuh kasih menyanyikan lagu-lagu itu ketika Anda sedang berkecil hati. Hidup adalah sebuah proses untuk menjadi - yaitu menjadi lebih baik, lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengaruh; agar manfaat dari pelayanan diri kita menjadi luas dan berdampak. (Mario Teguh Golden Ways - Kepompong) Seperti dalam kutipan syair sebuah karya musik dari Sind3ntosca yang berjudul Kepompong berikut : Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. semoga bertambahnya usia kita, semakin matang persahabatan kita dan menjadikan kita kupu-kupu yang indah bagi sesama. Karena kita indah, jika orang lain merasa damai dan menikmati keindahan yang ada dalam diri kita. Persahabatan yang indah menjadikan pribadi-pribadi yang bersahabat didalamnya indah. Bukan kurangnya kasih sayang yang menggagalkan banyak pernikahan, tetapi tidak cukupnya persahabatan.

(Mario Teguh Golden Ways - Kepompong)

Jeritan seorang anak Nduga

Di puncak gunung yang tinggi kupandang jauh disana ,indahnya kampung halamanku Gunung-gunung ,sungai dan barisan perkebunanan yang menghiasinya .aku tersenyum karena bangga padanya , oh….tanah kelahiranku. Tetapi mataku berkaca-kaca karena di kumpuli sejuta airmata ,tidak lama kemudiaan menetes melalui pipihku dan mengalir dengan deras berjatuhan. Hatiku di hari itu sangat hancur tidak tegah meninggalkna dia .kuarahkan pandanganku ketempat lain karena sedih hatiku. Karena besok hari aku harus pergi menuntut ilmu di kota dengan pesawat terbang dan tidak mungkin aku melihat dia lagi untuk beberapa tahun. Kupandang dia sekali lagi dengan menagis dan hati yang sedih lalu aku berkata padanya : “Hai….Tanah kelahiranku ,tempat ayah dan ibuku besarkan aku ,kampung kebanggan ku ,hartaku,istanahku,aku besok harus pergi ke tempat yangt jauh tetapi aku akan balik suatu saat untuk membangun dan mengubahhmu” itu janjiku padanya. Rasanya aku ingin memandang dia di hari itu sehariaan ,namun hatiku tidak tahan lagi jika memandangnya lama-lama .Kulambaikan tangan untuk terakhirkalinya namun air mataku menetes tambah deras .maafkan aku aku harus meninggalkanmu untuk masa depan . Ku ajunkan kaki melangkah menuruni gunung .dalam perjalanan ku melewati hutan-hutan,tempat berburu dan cari kayu bakar dan melewati berisan kebun-kebun,meyeberangi jembatan gantung . Lalu sejuata pertanyaan timbul dalam benakku,kapan aku bisa bermain bersama mereka di tempat ini .tetapi bukan masih begini lagi,air mataku kembali mengalir. kucepatkan langkahku agar aku bias melewati tempat-tempat itu dengan cepat .karena matahari sudah hamper tenggelam. ( sekarang dia sedang menuntut ilmu di kota ,untuk membangun kampung halamanya)

Penegakan HAM di Indonesia payah

Sampari News,JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, macet alias jalan di tempat. Selama periode Januari-April 2012, upaya-upaya perlindungan HAM terus menurun. Belum terdapat perkembangan berarti dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. “ELSAM mencatat empat bulan pertama di 2012 sudah terlihat buruk, diprediksikan empat bulan ke depan akan semakin buruk. Semestinya tidak ada alasan lagi presiden untuk melempar penanganan kasus ke Kepolisian, sedangkan kepolisian mempunyai rapor merah. Komnas HAM harus secepatnya menyelesaikan penyelidikan" ujar Direktur Eksekutif ELSAM, Indriaswati D. Saptaningrum, tadi malam. Situasi ini, menurut dia, mengindikasikan bahwa penegakan HAM belum menjadi prioritas kerja pemerintah. Berdasarkan fakta ini, untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ELSAM merekomendasikan pemerintah menyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Seperti pratik penyiksaan terhadap tahanan, jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, konflik agraria, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Dari beberapa kasus yang dicatat ELSAM, masih terlihat negara masih belum memperbaiki penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Diperkirakan sepanjang 2012 kondisi pelanggaran HAM akan semakin memburuk. Begitu pula dengan upaya penyelesaian dan perlindungan, ujarnya. Sementara itu di lain tempat, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pansel Calon Anggota Komnas HAM) telah mengantongi 30 nama calon yang dianggap paling baik dari semua calon yang mendaftar. Pansel rencananya akan menyerahkan nama-nama tersebut dalam Rapat Pleno Komnas HAM, Senin (4/6). "Meski masing-masing calon mempunyai catatan kelemahan sendiri-sendiri, dengan sistem scoring yang obyektif berdasar semua instrumen tes yang diadakan, akhirnya kami memperoleh 30 yang terbaik," ungkap Ketua Pansel, Jimly Asshiddiqie. Rencananya, Pansel bertemu dengan pimpinan Komnas HAM, Senin sekitar pukul 11.00. Setelah itu, Pansel akan mengadakan jumpa pers mengenai hasil seleksi. Sebelumnya, Pansel Calon Calon Anggota Komnas HAM menerima 366 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 calon dinyatakan lolos seleksi administrasi dan sisanya gugur. Pansel menggelar seleksi tahap kedua dan berhasil menyaringnya menjadi 120 calon. Pada seleksi tahap ketiga, jumlah calon kembali diperas menjadi 60 orang. Untuk seleksi tahap keempat, sebanyak 60 orang itu mengikuti uji publik sampai akhirnya diperoleh 30 nama terbaik. Hasil tahap akhir Pansel ini akan diserahkan kepada DPR untuk memilih 15 calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Sumber : http://www.waspada.co.id

Salam Pembebasan,,,,kita harus mengakhiri.wmv

Awin Kamam bahasa biak

Arnold Ap, Membangun Budaya Pembebasan

Arnold Clemens Ap adalah sosok fenomenal yang lahir dalam blantika musik Papua pada era 1980-an. Tidak banyak Masyarakat Papua yang mengenalnya saat ini karena semua dokumen musik miliknya dilenyapkan pasca beliau dibunuh oleh Kopasandha pada Hari Paskah Tahun 1983 (Aditjondro; 2000). Arnold Ap berasal Dari Pulau Numfor di Pesisir Utara Pulau Papua. Beliau yang masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) saat itu sudah dipercayai oleh pihak kampus untuk menjadi Kepala Museum Loka Budaya Uncen. Kepercayaan dari pihak kampus ini tidak disia-siakan. Beliau membangun sebuah group musik yang diberi nama Mambesak (Burung Nuri) yang menurut Orang Biak adalah Burung Suci. Gerakan ini kemudia dianggap sebagai sejarah awal gerakan mahasiswa di Papua. Kedekatan Arnold dengan Masyarakat Adat Papua dari berbagai unsur masyarakat menimbulkan kecurigaan pihak aparat keamanan yang mencurigainya memiliki kedekatan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal inilah yang kemudian merenggut nyawanya di Pasir Dua Jayapura saat jendak melarikan diri ke Papua New Guinea (PNG). Membangkitkan kembali kesadaran masa akan jati dirinya sebagai Bangsa Papua yang di lakukan oleh Arnold Ap ini bagi Ibe Karyanto adalah berusaha membangun budaya pembebasan bagi rakyatnya yang tertindas dalam bidang seni sekalipun karena dominasi musik gereja dan musik melayu yang sedang melanda Tanah Papua saat itu. Arnold Ap dengan Grup Mambesaknya yang terus menggeliat di Tanah Papua membangun begitu banyak kesadaran di tingkat masa rakyat mampu membangkitkan bukan cuma kesadaran dirinya tapi juga kesadaran politik. Hal ini tidak dapat dianggap enteng oleh aparat karena membahayakan bagi interitas bangsa dan negara. Arnold Ap dengan kelompoknya Mambesak, mengalami penculikan dan pembunuhan karena dinilai membahayakan negara dengan membangkitkan jatidiri bangsa Papua melalui tarian dan nyanyian (J. Budi Hernawan OFM, Gereja-gereja di Papua: menjadi nabi di Tanah sendiri? Makalah seminar pada kuliah perpisahan Dr. At. Ipenburg STT I.S. Kijne, Abepura, 30 Maret 2002). Sungguh ironis. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Semoga alat negara ini tidak lagi menjadi mesin yang membunuh karakter budaya di dalam negaranya sendiri seperti yang telah terjadi di Papua ini dampak dari kekerasan ini, tidak banyak musisi Papua yang muncul karena ketakutan dan trauma di masa lalu. Semoga dengan bergulirnya demokrasi yang lebih terbuka di seantero Nusantara akan melahirkan lagi musisi-musisi muda Papua yang juga ikut meramaikan blantika musik Indonesia.

SEJARAH SINGKAT PAPUA BARAT

SEJARAH PAPUA BARAT SEJARAH KEMERDEKAAN NYA * Pra sejarah * Sejarah * Orang papua dan orang luar papua * Hubungan dengan luar * Majapahit * Sriwijaya * Ternate tidore v Hubungan dengan bangsa barat v Penjajahan Permulaaan penjajahan. Dimulai semenjak kedatangan bangsa bangsa barat seperti Portugis, Ingriss dan Belanda.pada tahun tahun 1515. itu untuk Papua. Kemerdekaan RI 1945-Papua masih berjuang selama kurung waktu yang cukup lama, sekitar 1945-1957 indonesia masih terjadi sengketa, perlawanan perlawanan dari pemuda pemuda Indonesia, untuk mengusir penjajahan dari bumi pertiwi, saat saat itu juga Papua masih berjuang sendiri untuk kemerdekaannya sendiri. v Portugis-1915 Isla del Oro=Pulau Emas (Gold Island) Belanda, Ingris, Bagi papua mjd 2 bagian timur yang diduduki oleh Inggris dan bagian barat yang dimili oleh Belanda, Belanda pada 24 Agust 1928 diploklamirkan diteluk periton di Manokwari saat itulah Belanda memulai suatu aktivitas pemerintahan Nueva Guinea’ Saat itu rakyat papua melawan kedatangan bangsa kulit putih di Tanah Papua. Kata sukarno nasib sama? Ini di pertanyakan sebab dalam konteks mana dan atas dasar apa pertanyaan itu muncul? v Sama sama di jajah belanda, itu benar tapi, kita bisa lihat dari lama penjajahan, cara di jajah, system yang di pakai oleh belanda saat di jajah semuanya itu beda. Lama dijajah Indonesia selama 350 tahun dan papua lebih kurang dari 63 tahun. Hubungan penjajahan Indonesia dan hubungan penjajahan Papua barat.hampir tidak pernah baku ketemu, v System beda sebab di Papua lebih pada pemberdayaan warga setempat sementara di Indonesia di canankan nya voc-kerja paksa. v Dua gubernur belanda yang berbeda Gubernur jendral yang meminpin ke dua bangsa ini pun berbeda, untuk gubernur jendral belanda di Indonesia di bawah pengawasan pemerintahan Hindia belanda dan untuk papua dibawah pengawasan pemerintahan pusat kerajaan belanda di belanda.pemerintahan belanda papua waktu itu dinamakan nedeland new guinea Kedudukan kedua gubernur itu pun berbeda untuk hindia belanda berkedudukan di Batavia sedangkan untuk Nederland New Guinea berkedudukan di Hollandia/Port Numbay/ Jayapura papua. Masing masing mempertanggung jawabkan administrasi nya kepada ratu Belanda atas nama masing-masing kekuasaan. Gubernur Hindia Belanda bertanggung jawab atas nama pemerintahan Hindia Belanda dan Gubernur Pemerintahan Nederlands New Guinea bertanggung atas nama Pemerintahan Nederlands New Guinea. dan mereka dua ini tidak punya hubungan apa apa saat itu, Letak dan kedudukan mereka Letak gubernur jendral Hindia Belanda di Batavia di Jawa, sedang gubernur jendral Nederlands New Guinea berkedudukan di Port Numbay/ Hollandia/ Jayapura.Papua. v Perlawanan Indonesia dan Papua Sama-sama berjuang untuk merdeka. Rakyat Papua berjuang untuk Papua merdeka sedangkan rakayat Indonesia berjuang untuk Indonesia merdeka Gerakan etis = 20 mei 1908 Kemerdekaan RI v NKRI- Sabang- Ambonia- 12 Agustus 1945 Hatta di Saipan- Vietnam 1943- 1945 agresi militer belanda kepada Indonesia Tahun tahun ini Papua adakan perlawan agresi untuk merdeka sendiri ? Status Papua v KMB > 1959-Status Dekolonisasi > Senketa > 1 des 1961 Defacto menjadi sah > dejure tidak melanggar hukum Indonesia & Internasional v Umur sejarah bangsa papua baru 19 hari setelah di proklamirkan di manokwari 1961. dan di Alun-alun Uatara di jogja pada Tanggal 14 Desember 1961 bersamaan dengan ditetapkan suatu komando tertinggi(KOTI) Pembebasan Irian Jaya barat, president RI (Sukarno) Berpidato keluarkan Maklumat/ Mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang berisi . 1.Gagalkan Negara Boneka buatan Belanda 2.Bersiaplah untuk Memobilisasi Umum 3.Kibarkan Bendera Merah Puti di seluruh pelosok Tanah Papua. Padahal disana ditanah papua telah lahir suatu Negara baru,pemerintahan yang baru secara sah, Jadi Saat itu Bangsa Papua Merdeka di Papua dan terjajah di jogja samapai hari ini. v New York Agreement itu lahir dari sengketa blok barat U.S.A + blok timur Sosialis Uni Soviet bertemu melahirkan Anak haram menteri luar negeri E. Bungker dari Amerika Serikat mengeluarkan suatu surat kepada belanda (Ratu Elizabeth) untuk sementara papua diserahkan kepada suatu badan PBB (UNTEA). Dan badan dunia PBB itu ada sekitar 150 orang dibawah pimpinan Bolivian Ortis zant dan Sekretaris Termudah waktu itu ialah kofiannan, ialah staf ahli muda UNTEA Kemudian jumlah mereka di kuranggi sebagian besarnya. Dalam laporang sidang tahunan PBB Bolivian Ortis Zant mengajukan suatu Makalah kepada sidang Umum PBB yang isinya Mayoritas Masyarakat Papua ingin mau merdeka. atau 99% warga pribumi papua ingin bebas. Namun Amerika Serikat dan delegasi dari Indonesia tidak menerima dan tidak merespon apa apa tentang makalah itu. v TUGAS UNTEA -Melatih-Membing- bing- Memberdayakan- Memandu- Mengkaderkan Orang Papua, suatu negra yang baru merdeka dan pemerintahan yang baru terbentuk waktu itu, pasukan PBB yang dikirim kepapua waktu itu tidak banyak dan mereka lebih banyak diam terhadap situasi/ keadaan papua saat itu yang sangat menkhawatirkan itu. Tahun tugas persiapan UNTEA di papua di berikan selama lima tahun, namun waktu itu di persingkat menjadi 5 bulan. MASYARAKAT DAN EKONOMI POLITIK PAPUA Seluruh Pemimpin/Tokoh tokoh Papua waktu itu mereka menemukan ada seratus ribu lebih warga papua yang habis dibangtai oleh TNI/Polri semenjak Papua diberintegrasikan kepada NKRI. Maka mereka waktu itu melihat bahwa kasus HAM paling Terbesar didunia terjadi di tanah papua selama itu. Dan sampai hari ini,Maka itu, Seluruh Komponen Tokoh Papua bersatu dan mengadakan suatu musyawarah menghasilkan dua agenda pokok yaitu: 1.mengampaikan hasil keputusan musawarah kepada Presiden RI B.J.Habibie yang isinya memintah pemerintahan NKRI untuk membuka suatu dialog nasional papua yang di pasilitasi oleh NKRI sendiri.dan 2. merencanakan mengadakan suatu konggres papua II 2000. Sebelum congress 2000 diadakanya suatu dialog (musawara besar bangsa papua) antar pemimpin tokoh tokoh papua dilaksanakan hasil kesepakatan Foreri. TIM SERATUS Tim seratus ini mengampaikan hasil keputusan Foreri kepada President RI B.J.Habibie. dan hasilnya dia katakana Pulang Renungkan di Papua. Setelah renungkan mereka memintah dibukanya suatu dialog nasional bagi papua untuk meluruskan sejarah mereka.yang kemudian menuju pada suatu Referendum bagi mereka. Dan hasilnya nol dan tidak ditanggapi oleh president . akhirnya mereka pulang kepapua untuk mengadakan congress papua II 2000. KONGRES PAPUA 2000 Congress papua II 2000 menghasilkan 1.memintah kepada pemerintahan NKRI, PBB (UNTEA), Amerika Serikat, Belanda untuk bertanggung jawab segala pelanggarang HAM papua. Sebab jumlah korban warga papua yang di laporkan di forum Foreri melebihi 1000 jiwa yang tewas semenjak papua berintegrasi dengan NKRI. 2. memintah membuka dialog nasional dan internasional bagi bangsa papua Hasil congress diumumkan kepada seluruh bangsa papua disampaikan dan disampaikan kepada president RI abdul rahman wahid. 3. Meminta Badan Dunia PBB segerah Meluruskan sejarah mereka (New York Agrement pont 18 seluruh orang dewas papua diharuskan ikut berpartisipati dalam suatu penentuan nasib sendiri.). (REFERENDUM). OTONOMI KHUSUS PAPUA Namun sayangnya secara sepihak tuntutan mereka di jawab dengan Otonomi Khusus papua secara sepihak oleh pemerintahan Jakarta.lewat tekanan pejabat pejabat lokal Maka pada tahun 2001 dihasilkannya suatu undang undang otonomi khusus papua “Undang undang Otsus Papua No. 21 2001.” bagi papua. Katanya sebagai hasil keputusan terakhir bagi status politik papua. MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) Dan kemudian dibuatnyalah suatu aturan-aturan kontitusi dan undang undang MRP/ serta Undang undang kontitusi Pemekarang Propinsi Papua. Undang undang tentang MRP diatur dalam UU-MRP No 45 Tahun 2004. yang baru di berikan oleh presient SBY sebagi Kado Natal bagi papua. pada tanggal 26 tahun 2004 di Port Numbai, Papua. PEMEKARANG PROPINSI-KABUPATEN Ini banyak mengitakan berbagai pertentangan pertentangan antara para tokoh-tokoh elite politik baik itu elie politik local maupun pusat yang didalamnya bertentangan antara kontitusi dan undang-undang pemerintah maupun otsus dll. MILITER –TNI/POLRI TNI/Polri diPapua mereka merasa tidak dibutuhkan. Khusus untuk bangsa papua selama ini hanya menginingkan danya ketentraman dan kedamaian di negeri mereka sendiri, tanpa TNI/Polri sebagi suatu bangsa yang merdeka, di tempat di mana Tuhan Allah Alam Raya Semesta menempatkannya, untuk tiap tiap suku dan tiap tiap bangsa di dunia dengan pulau pulau dan benua masing masing yang sukar dipisahkan oleh bangsa manapun dan negara manapun, sesuai dengan bahasa, warna kulit, adat istiadat, kebiasaan hidup,dll. Suku bangsa melayu dengan asia tenggara suku bangsa Melanesia dengan bagian barat selatan kepulauan pasifik,termasuk papua barat, dan suku bangsa afrika dengan benuah afrika. Maka selama ini ketidak cocokan antara bangsa Indonesia ras melayu dengan bangsa papua ras Melanesia di tanah papua itupun semakin menjadi jadi.tak ada titik hentinya, apalagi dengan kehadiran TNI/Polri sebagai musuh utama mereka semenjak NKRI atas dukungan Amerika Serikat mengambil alih segala kekuasaannya dipapua.sampai hari ini tak ada rasa persaudaraan disana. TANAH ZONA DAMAI Mengapa bangsa papua mengiginkan adanya tanah papua sebagai Tanah Zona Damai ? Karena bangsa papua tahu dan sadar bahwa didalam sejarah mereka danya kebenarang yang di mainkan oleh pihak pihak tertentu tanpa melibatkan secara langsung orang orang papua itu sendiri. Ajakan dan Kritikan Bagi seluruh organisasi kiri di seluruh Indonesia. Soal masalah diss integrasi bangsa KK AMP Yogyakarta tidak mempunyai alasan banyak tentang hal ini, soal diss integrasi bangsa papua itu sendiri ada dalam kebenarang sejarah bangsa papua itu sendiri. Selama ini bangsa papua tetap dan bersih keras menuntut pelurusan sejarah papua yang pernah di benkokkan karena atas dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan Indonesia atas suatu kepentingan (PT.Freeport Indonesia). Maka itu, bila ada Organisasi Gerakan Kiri yang lain masih mendukung keutuhan wilayah NKRI terhadap papua berarti, KK AMP Yogyakarta membenarkan masih adanya dukungan dari organisasi tersebut kepada kapitalisme, dan neokoloniasme Amerika Serikat itu sendiri dan dunia barat. sebab masalah dissintegrasi bangsa papua itu sendiri adalah soal sejarah bangsa papua itu sendiri. Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta membenarkan dukungan kawan-kawan organisai prodemokrasi yang lain yang selama ini dengan tekung dan tegas mendukung pelurusan sejarah secara demokrasi dan bermartabat yang pada akhirnya akan membawa suatu kesepakatan secara damai, jujur, dan adil. melalui suatu mekanisme praktek nasional maupun praktek internasional yaitu melalui suatu dialog nasional maupun internasional serta melalui suatu mekanisme ”Referendum” KK AMPYogyakarta masih membenarkan bahwa seluruh organisasi yang selama ini masih ikut berjuang menguarakan; 1.Pelurusan sejarah bangsa papua, 2. diadakanya dialog nasional maupun dialog internasional. 3.diadakanya suatu mekanisme Internasional yaitu Referendum bagi papua, ada benarnya karena KK-AMP Yogyakarta tidak akan duduk berbicara bersama kawan kawan tentang kebenarang adanya Undang-undang Dasar Negara Repoblik Indonesia tahun 1945 alinea 1”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa papua juga” Pengakuan pemuda Indonesia John Papua tidak ada maka, KK-AMP Yogyakarta berniat untuk tidak mencampuri sejarah bangsa Indonesia, namun untuk pelurusan pembenaran sejarah itu kami ada. KK-AMP Yogyakarta melihat bahwa,Yang bisah membenarkan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri adalah mereka/organisasi yang turut mendukung perjuangan pelurusan sejarah bangsa papua itu sendiri. Dibawa ini Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta Membeberkan Bukti bukti dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia atas nabsu keganasan kepentingan PT.Freeport Indonesia. Dipapua yang telah menandatangani 2 tahun sebelum diadakanya Pengerahan papua dari untea kepada Indonesia yang di sebut kemudian dengan nama PEPERA 1969.